Uncategorized

Pembangunan jalan Trans Papua,

Pembangunan jalan Trans Papua,

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara bertahap terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur di Papua dan Papua Barat untuk mendukung konektivitas di dua provinsi tersebut. Beberapa proyek infrastruktur yang dilaksanakan bahkan menjadi prioritas nasional, sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Daftar Proyek Strategis Nasional di Provinsi Papua dan Papua Barat antara lain, Pembangunan jalan Trans Papua, jalan lintas perbatasan dan jalan menuju lintas batas serta pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Sarana Penunjang di Skouw, Jayapura.

Perencanaan pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR periode 2015-2019, dari 35 Wilayah Pembangunan Strategis (WPS) nasional terdapat empat WPS di Papua dan Papua Barat, yaitu WPS 31 Sorong-Manokwari, WPS 32 Manokwari-Bintuni, WPS 33 Nabire-Enarotali-Wamena, dan WPS 34 Jayapura-Merauke.

Pembangunan infrastruktur tersebut tidak hanya membangun infrastruktur yang ditujukan untuk mendorong perkembangan ekonomi di perkotaan, tetapi juga membangun infrastruktur di perbatasan yang bertujuan untuk mengurangi disparitas sosial, ekonomi dan wilayah.

Alokasi anggaran pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat cukup besar. Pada tahun 2015, alokasi untuk Provinsi Papua sebesar Rp 5,66 triliun terdiri dari alokasi untuk sumber daya air sbesar Rp 576 miliar, jalan dan jembatan Rp 4,26 triliun, permukiman Rp 281 miliar dan perumahan Rp 415 miliar.

Tahun 2016, alokasi untuk Papua sebesar Rp 5,06 triliun terdiri dari alokasi untuk sumber daya air Rp 308 miliar, jalan dan jembatan Rp 3,74 triliun, permukiman Rp 250 miliar dan perumahan Rp 216 miliar.

Untuk tahun anggaran 2017, alokasi untuk Papua sebesar Rp 4,96 triliun terdiri dari alokasi untuk sumber daya air Rp 411 miliar, jalan dan jembatan Rp 3,72 triliun, permukiman Rp 132 miliar dan perumahan Rp 85,7 miliar.

Sementara alokasi anggaran untuk Provinsi Papua Barat pada tahun 2015 sebesar Rp 3,96 triliun, dimana terbagi untuk alokasi infrastruktur sumber daya air Rp 775 miliar, jalan dan jembatan Rp 2,48 triliun, permukiman Rp 405 miliar dan perumahan Rp 78 miliar.

Tahun 2016, alokasi Papua Barat sebesar Rp 2,53 triliun, terbagi untuk alokasi infrastruktur sumber daya air Rp 499 miliar, jalan dan jembatan Rp 1,28 triliun, permukiman Rp 255 miliar dan perumahan Rp 183 miliar.

Tahun 2017 alokasi Papua Barat meningkat menjadi Rp 2,64 triliun, terbagi untuk alokasi infrastruktur sumber daya air Rp 343 miliar, jalan dan jembatan Rp 1,51 triliun, permukiman Rp 129 miliar. Sehingga total alokasi pembangunan infrastruktur PUPR untuk Papua dan Papua Barat pada tahun 2017 mencapai Rp 7,61 triliun.

Anggaran pembangunan infrastruktur untuk Papua dan Papua Barat juga didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), dimana pada tahun 2015 dana DAK untuk kedua provinsi tersebut sebesar Rp 1,59 triliun, tahun 2016 dana tersebut meningkat pesat menjadi sebesar Rp 6,35 triliun dan pada tahun 2017 sebesar Rp 2,18 triliun.

Dalam pembangunan jalan, pemerintah akan menyelesaikan sekitar 112 km jalan Trans Papua yang ditargetkan rampung seluruhnya pada tahun 2018. Sedangkan dalam pembangunan infrastruktur sumber daya air, Kementerian PUPR melakukan rehabilitasi beberapa daerah irigasi. Dalam pembangunan perumahan, juga dilakukan upaya untuk memperbaiki rumah-rumah penduduk yang tidak layak huni, yaitu melalui program rumah swadaya. Masing-masing ditargetkan sebanyak 3.500 unit. Selain itu juga ada program rumah khusus yang dibangun untuk nelayan, tenaga medis, dan pemuka agama.

Untuk meningkatkan kualitas permukiman, juga dilakukan penanganan kawasan kumuh melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang menjangkau 41 kelurahan di Kota Sorong dan Kota Manokwari Barat.

Kawasan perbatasan juga mendapatkan sentuhan pembangunan, dimana Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw yang dilengkapi dengan infrastruktur penunjang seperti pasar, sehingga kawasan PLBN dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close